**Distres Psikologis akibat Kegagalan Negara:

Analisis Psikologi, Sosiologi, dan Antropologi atas Putus Asa Kewargaan**

Oleh: M. Muhar Omtatok

Fenomena meningkatnya klien konseling yang datang ke ahlinya, bukan dengan keluhan personal misalnya, melainkan distres emosional akibat kebijakan dan respons negara terhadap krisis kemanusiaan, menantang paradigma psikologi individualistik.

Tulisan ini menganalisis pengalaman distres tersebut melalui perspektif psikologi, sosiologi, dan antropologi. Dengan menelaah kasus klien yang mengalami keputusasaan setelah menyaksikan ketidakpedulian negara terhadap korban bencana. Penderitaan psikologis tersebut merupakan ekspresi rasional dari luka struktural, alienasi sosial, dan krisis makna kolektif. Oleh karena itu, pemahaman dan praktik kesehatan mental perlu bergerak melampaui patologisasi individu menuju pengakuan atas peran struktur sosial dan negara dalam membentuk kesehatan mental warga.

Kata kunci: kesehatan mental, kekerasan struktural, alienasi, trauma kolektif, psikologi pembebasan

Pendahuluan

Dalam praktik konseling kontemporer, semakin sering dijumpai klien yang datang dengan keluhan emosional yang tidak berakar pada konflik personal atau trauma individual, melainkan pada pengalaman menyaksikan kegagalan negara dalam melindungi warganya. Salah satu contoh yang mencolok adalah klien yang menangis dan menyatakan keputusasaan sebagai warga negara setelah melihat respons pemerintah terhadap korban bencana di Sumatera, dengan perasaan bahwa rakyat “tidak ada harganya” dan “tidak didengarkan”.

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah distres tersebut dapat dipahami sebagai masalah psikologis individual, atau justru sebagai manifestasi luka struktural dan kolektif?

Tulisan ini berupaya menjawab pertanyaan tersebut dengan menggunakan pendekatan interdisipliner, menggabungkan psikologi, sosiologi, dan antropologi, untuk menunjukkan bahwa penderitaan tersebut bukan patologi pribadi, melainkan respons emosional yang rasional terhadap ketidakadilan struktural.

Perspektif Psikologi: Luka Moral dan Distres Eksistensial

Psikologi arus utama selama dekade panjang cenderung memandang gangguan psikologis sebagai akibat faktor intrapsikis, relasional, atau biologis. Namun, perkembangan psikologi kritis, psikologi komunitas, dan psikologi pembebasan menunjukkan bahwa kesehatan mental tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial-politik.

Kasus klien yang mengalami keputusasaan akibat kebijakan negara dapat dipahami sebagai moral injury, yaitu luka psikologis yang muncul ketika seseorang menyaksikan atau mengalami pelanggaran serius terhadap nilai moral yang diyakininya, terutama oleh institusi yang seharusnya melindungi. Negara, dalam konteks ini, berfungsi sebagai figur simbolik pelindung. Ketika negara gagal menunjukkan empati dan tanggung jawab terhadap korban bencana misalnya, terjadi keruntuhan rasa aman simbolik.

Selain itu, kondisi ini juga mencerminkan distres eksistensial, yakni hilangnya makna, harapan, dan rasa masa depan. Ungkapan “putus asa menjadi warga negara” bukanlah indikasi gangguan identitas patologis, melainkan ekspresi konflik antara nilai kemanusiaan individu dengan realitas politik yang disaksikannya. Dengan demikian, secara psikologis, respons emosional tersebut merupakan reaksi yang sehat terhadap situasi yang tidak sehat.

Perspektif Sosiologi: Alienasi dan Kekerasan Struktural

Sosiologi menyediakan kerangka untuk memahami bagaimana struktur sosial memproduksi penderitaan psikologis. Konsep alienasi, sebagaimana dikemukakan oleh Marx dan dikembangkan oleh sosiolog kontemporer, menjelaskan keterasingan individu dari institusi yang seharusnya merepresentasikan kepentingannya. Dalam konteks ini, warga merasa terpisah dari negara yang tidak lagi hadir sebagai pelindung, melainkan sebagai entitas jauh dan tidak responsif.

Lebih jauh, penderitaan ini dapat dipahami sebagai akibat kekerasan struktural. Kekerasan ini tidak hadir dalam bentuk fisik langsung, melainkan melalui kebijakan yang lamban, pengabaian sistemik, dan normalisasi penderitaan kelompok tertentu, terutama masyarakat di daerah pinggiran. Menyaksikan kekerasan struktural, meskipun tidak mengalaminya secara langsung, telah terbukti secara sosiologis dan psikologis dapat memicu depresi, kecemasan, dan keputusasaan.

Dengan demikian, tangisan klien bukanlah reaksi berlebihan, melainkan bentuk kesadaran sosial terhadap ketimpangan dan ketidakadilan yang dilembagakan.

Perspektif Antropologi: Krisis Makna dan Trauma Kolektif

Antropologi menyoroti dimensi simbolik dan kultural dari relasi antara negara dan warga. Dalam banyak konteks budaya, di negara mana saja, negara dipahami sebagai figur orang tua simbolik yang memiliki kewajiban moral untuk melindungi “anak-anaknya”. Ketika negara gagal menjalankan peran ini, yang runtuh bukan hanya kepercayaan politik, tetapi juga makna kultural tentang perlindungan dan kebersamaan.

Reaksi emosional yang mendalam dalam kasus ini juga dapat dipahami sebagai trauma kolektif. Trauma tidak selalu bersifat individual atau langsung, tetapi dapat terbentuk melalui narasi, media, dan empati terhadap penderitaan sesama. Individu menginternalisasi penderitaan korban bencana sebagai penderitaan “kita”, sehingga luka yang muncul bersifat kolektif.

Ungkapan bahwa rakyat “tidak ada harganya” merefleksikan hilangnya marwah (dignity). Dalam perspektif antropologi, pelanggaran marwah manusia merupakan salah satu sumber penderitaan paling mendalam, karena menyentuh inti makna keberadaan sosial seseorang.

Implikasi bagi Praktik Kesehatan Mental

Fenomena ini menuntut refleksi etis dalam praktik konseling dan psikoterapi. Pendekatan yang semata-mata berfokus pada regulasi emosi atau penerimaan keadaan berisiko mereduksi penderitaan struktural menjadi masalah individu. Sebaliknya, pendekatan berbasis psikologi pembebasan dan kesehatan mental kritis menekankan pentingnya validasi emosi klien sebagai respons yang sah terhadap ketidakadilan, serta membantu klien menemukan kembali agensi melalui solidaritas, partisipasi sosial, atau makna kolektif.

Terapi, dalam konteks ini, tidak boleh berfungsi sebagai alat depolitisasi penderitaan, melainkan sebagai ruang refleksi kritis dan pemulihan marwah atau martabat.

Kesimpulan

Distres psikologis akibat menyaksikan kegagalan negara di lapisan dunia mana saja, bukanlah anomali klinis, melainkan ekspresi rasional dari luka moral, alienasi struktural, dan krisis makna kolektif. Perspektif psikologi, sosiologi, dan antropologi secara konsisten menunjukkan bahwa kesehatan mental tidak dapat dipisahkan dari kondisi sosial-politik. Oleh karena itu, memahami dan menangani penderitaan tersebut memerlukan pergeseran paradigma dari patologisasi individu menuju pengakuan atas tanggung jawab struktural dan etis negara terhadap kesejahteraan mental warganya.

Tulisan & PPT M Muhar Omtatok

Cari Blog Ini